Seri Kajian : Politik Indonesia, PARANOID POLITIK

Paranoid Politik

Oleh :

Mohammad Ali Andrias

Paranoid politik bagi kalangan elite-elite politik yang sudah merasakan “manisnya” kekuasaan memang pasti terjadi. Mereka menjadi paranoid karena tidak ingin kekuasaan yang sudah diperoleh susah payah, runtuh dan meninggalkan cacat politik yang menjadi catatan sejarah politik yang tidak terlupakan. Keadaan ini sepertinya sedang dialami oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terus mengalami kegelisahan dan ketakutan bahwa pemerintahan jilid II-nya tidak akan berlangsung lama. Tak bisa dipungkiri dua skandal besar di awal pemerintahannya, yang berkaitan dengan adanya kriminalisasi KPK dengan penahanan Bibit-Chandra. Serta adanya perampokan uang rakyat lewat bailout Bank Century yang diduga melibatkan Sri Mulyani dan Boediono sebagai orang yang paling dekat dengan SBY. Skandal besar ini telah meresahkan masyarakat Indonesia, karena dunia politik dan hukum di Indonesia telah dimanipulasi demi kepentingan politik segelintir elit politik.

Paranoid politik yang dialami SBY terus menjadi. Kecurigaannya terhadap aktivitas Gerakan Politik yang diprakarsai oleh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) untuk memperingati hari Antikorupsi Internasional pada 9 Desember 2009, merupakan gerakan yang mempunyai motif politik untuk menggoyang pemerintahan, serta menjatuhkan dirinya dari kursi kepresidenan. Pernyataan-pernyataan SBY terhadap aksi tersebut dilakukan berkali-kali dihadapan media massa. Pernyataan itu dipertegas di hadapan kader Partai Demokrat, dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) ke-3 kemarin.

Pernyataan Presiden SBY untuk menanggapi tentang aksi massa yang mempunyai motif politik dalam aksi peringatan Hari Antikorupsi 9 Desember, merupakan cerminan bahwa pemimpin politik kita tidak percaya diri, sangat berlebihan dan tidak produktif bagi seorang pemimpin tertinggi bangsa ini, yang katanya dipilih oleh rakyat lebih dari 60% pada pemilu kemarin. Aksi-aksi atau demo yang dilakukan oleh sekelompok orang seperti memperingati Hari Buruh, pastinya ada gerakan politik atau motif politik di balik aksi tersebut. Ada sekelompok orang yang menjadi “penumpang gelap” untuk memanfaatkan situasi tersebut. Hanya saja, pemerintah tidak perlu merespon berlebihan di depan publik, presiden dengan kewenangannya memberikan instruksi kepada aparat keamanan untuk tetap siaga dan waspada agar aksi tersebut tidak menjadi anarkis.  

  Namun dari pernyataan Presiden SBY yang terus dilakukan berkali-kali ketika berpidato, justru berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, Itu bukan statement seorang negarawan dengan mencari-cari kambing hitam siapa pelaku dari aksi tersebut, gaya-gaya otoritarian pemerintahan Soeharto sedang dicoba oleh SBY. Seharusnya, sebagai kepala negara dan tidak terlibat dalam dua skandal besar tersebut, SBY memberikan dukungan terhadap aksi perang melawan korupsi tersebut kalau memang benar-benar memiliki komitmen yang sama untuk memberantas koruptor-koruptor di lembaga negaranya selama dia memimpin.

Inkonsistensi Pemerintah

Saat inipun komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi sedang diuji, kali ini sedang disusun Rancangan Peraturan Penyadapan (RPP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika ini terealisasi bahwa kinerja KPK untuk melakukan penyadapan terhadap pelaku-pelaku koruptor, akan sangat jelas bahwa pemerintahan SBY saat ini sedang memandulkan peran KPK untuk memberantas korupsi di negeri ini. Peran SBY seperti Dewa Janus yang memiliki muka dua, yang berbeda sifat dan pemikiran. Di satu sisi SBY komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi dalam program pemerintahan jilid II-nya, tapi disisi lain ingin memandulkan peran KPK dengan menyusun ulang tentang RPP KPK, yang dinilai telah terlalu jauh melakukan penyidikan.

Penyidikan KPK dengan melakukan penyadapan telepon begitu ampuh menggiring pelaku koruptor ke penjara, kita tahu kasus Jaksa Urip, Arthalita Suryani, Amin Nasution (Mantan DPR Komisi IV), Hamka Yamdu, dan beberapa koruptor lain. Jika kinerja teknis ini coba diminimalisir, peran KPK hanya sebatas sebagai simbol, tetapi tidak mampu melakukan fungsi sebagaimana mestinya. Memberantas korupsi dari budaya yang sudah mengakar bertolak dari niat politik dan political will pemerintah, khususnya menuntaskan pengusutan Skandal Bank Century yang telah menelan keuangan negara 6,7 triliun. Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap kepemimpinan SBY untuk memberantas korupsi tak bisa dipungkiri, simbol ketidakpuasan masyarakat terhadap peran SBY dalam mengungkap skandal ini terkesan ragu-ragu, hati-hati dan bahkan diduga enggan membongkarnya terus mencuat. Ketidaktegasan SBY dalam kasus tersebut juga menimbulkan teka-teki di masyarakat, “jangan-jangan SBY terlibat dalam perampokan dana talangan Century tersebut”.

Sebab itulah berbagai elemen masyarakat ribuan massa yang menggelar aksi Hari Anti Korupsi Dunia merupakan simbol delegitimasi pemerintahan SBY sebagai presiden yang inkonsisten dalam pemberantasan korupsi. Citra pemerintahan yang bersih dan konsisten memberantas korupsi, kini mulai terkikis dan runtuh. Masyarakat mulai bertanya dan menuntut SBY agar serius dan tidak lamban dalam pemberantasan korupsi. Runtuhnya citra tersebutlah yang sebenarnya sangat dicemaskan oleh SBY sehingga wajar jika dikatakan SBY sedang mengalami Paranoid Politik.

Mohammad Ali Andrias

Dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Yang menempuh Program Pascasarjana di Universitas Diponegoro Semarang