Opini Akhmad Satori dalam Kompas Cetak : Akuntabilitas DPRD Rendah

Akuntabilitas DPRD Rendah 

(diambil dalam http://cetak.kompas.com/read/2009/07/03/11085937/akuntabilitas-dprd-rendah), dengan penambahan photo), diposting ulang oleh Tim Labpol Unsil.

Akuntabilitas kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap masyarakat sebagai konstituen masih rendah. Ini bisa dilihat dari lemahnya fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan anggota DPRD yang terhormat. Demikian penilaian Koordinator Tasikmalaya Corruption Watch (TCW) Dadih Abdulhadi, Kamis (2/7). Dalam penganggaran, anggota DPRD kurang peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tidak prorakyat.

Selain itu, fungsi legislasi, kata Dadih, juga kurang melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Akibatnya, peraturan daerah (perda) yang dihasilkan kurang menyentuh persoalan yang dialami masyarakat. Hasilnya, perda hanya menjadi dokumen belaka. Implementasi perda di lapangan tidak maksimal. Dalam kondisi ini fungsi pengawasan dari DPRD terhadap eksekutif yang menegakkan perda juga tidak dijalankan maksimal.

"Tidak pernah ada konsultasi publik dengan melibatkan lebih banyak warga dalam membahas perda. Dewan cenderung studi banding yang menghabiskan banyak anggaran daripada meminta pendapat kelompok-kelompok masyarakat," kata Dadih.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi (Unsil) Akhmad Satori mengatakan diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPRD yang ada. "Harus ada pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat," ujarnya.

Indikator untuk mengukur berhasil tidaknya DPRD adalah dengan melihat implementasi perda sebagai produk hukum para wakil rakyat di lapangan. Selama ini pelaksanaan perda di lapangan tidak maksimal sehingga substansi persoalan masyarakat tidak terselesaikan. Akhmad mengatakan, apakah manfaat perda yang dihasilkan bisa dirasakan masyarakat atau tidak. Ini seharusnya yang dicermati, bukan hanya berapa perda yang dihasilkan DPRD. "Meskipun perda yang dihasilkan banyak tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat, itu kan sia-sia. Padahal, pembahasan perda itu sendiri menghabiskan dana tidak sedikit," kata Akhmad.

Lemah 

Menurut Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya Hadian, anggaran yang dialokasikan untuk pembahasan satu perda lebih kurang Rp 70 juta. Berdasarkan data pada Bagian Legislasi DPRD Kota Tasikmalaya, selama periode 2004-Juni 2009 DPRD Kota Tasikmalaya telah menghasilkan 71 perda. Dari jumlah itu, hanya tiga perda yang merupakan inisiatif DPRD. Jumlah tersebut belum termasuk empat raperda yang sekarang sedang dibahas, empat raperda yang menunggu untuk dibahas, dan Perda tentang Perubahan APBD.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Nurul Awalin mengakui, masih banyak yang perlu dibenahi dalam lembaga legislatif. Ia juga mengatakan, implementasi perda yang dibuat DPRD di lapangan masih sangat lemah. "Kami juga menyayangkan banyaknya perda yang dihasilkan tidak diiringi dengan implementasi yang maksimal di lapangan. Akibatnya, manfaat perda yang dibuat tidak dirasakan masyarakat. Ya itulah, kinerja Dewan tecermin dari kinerja eksekutif," kata Nurul.

Dalam berbagai kesempatan, kata Nurul, DPRD selalu mengingatkan eksekutif untuk benar-benar menegakkan perda. Ke depan, lembaga legislatif harus terus mendorong eksekutif untuk konsekuen dan tegas melaksanakan perda. Dadih menambahkan, perbaikan kinerja legislatif dapat dimulai dengan melibatkan masyarakat dalam pembahasan perda dan meningkatkan pengawasan implementasi perda itu di lapangan. (kompas cetak)