Hegemoni dan Kontra Hegemoni :
Belajar dari Pemikiran Gramsci
Oleh : Subhan Agung[1]
Konsep hegemoni mulai tenar dalam diskursus negara modern ketika ilmuwan politik asal Italia, Anthonio Gramsci mengungkap tentang konsepsi negara dan hegemoni. Menurut Patria dan Arief (1999, hh.113-114) konsep hegemoni dari Gramsci lahir sebenarnya untuk menjawab dua permasalahan utama dalam konteks yang terkait dengan proses penciptaan sebuah revolusi di Italia, yang sekaligus merupakan tantangan atas penafsiran Marxis setelah kematian Marx, Engels, Lenin dan Stalin. Permasalahan tersebut yaitu : pertama, mengapa terjadi kesenjangan antara teori Marxis dengan praktek politik kelas ploretariat. Dengan kata lain mengapa kelas ploretariat ”Barat” tidak dapat mengambil ”jalan yang diridhai Marx” yakni Jalan Bolsheviks seperti di Rusia misalnya, untuk mengakhiri kekuasaan kelas borjuis dalam sistem kapitalisme yang cukup matang. Kedua, sarana dan strategi apakah yang dapat dilakukan untuk menutup kesenjangan tersebut. Diletakkan dalam konteks krisis inilah sebenarnya pemikiran Gramsci tentang hegemoni lahir.
Menurut Robert Bocock (1986) dalam (Ibid, h.116) mengungkap di mana dalam banyak kepustakaan Marxis menunjukkan, bahwa konsep hegemoni secara historis pertama kali diproduksi di Rusia pada tahun 1880 oleh seorang Marxis Rusia, Plekanov. Konsep ini dibangunnya sebagai bagian dari strategi untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar. Hegemoni dalam definisi ini mengacu pada pengertian kepemimpinan hegemonic-ploretariat serta perwakilan-perwakilan politik mereka serta aliansi-aliansi dengan kelompok lain seperti kaum borjuis kritis, petani dan intelektual yang berkeinginan sama untuk menjatuhkan pemerintahan Tsar.
Konsep hegemoni Gramsci (2001, hh.57-58) sebenarnya dapat dirunut melalui penjelasannya tentang Basis dari Supremasi Kelas, di mana supremasi kelompok di masyarakat menunjukkan eksistensinya melalui dua cara, yakni lewat dominasi (dominance) dan kepemimpinan intelektual(direction). Kedua kelompok ini akan terus-menerus saling menundukkan. Biasanya kelompok sosial yang satu mendominasi kelompok-kelompok oposisi lewat berbagai cara, termasuk kekuatan senjata untuk melumpuhkannya. Di satu sisi, kelompok-kelompok sosial yang dipimpin oleh para intelek akan berusaha melawan dominasi rezim lewat mobilisasi kelompok kerabat, mahasiswa dan stake holder basis masyarakat lainnya. Grmasci mengisyaratkan satu hegemoni bisa hancur dan digantikan oleh kelompok sosial lainnya yang memiliki posisi yang dominan, sehingga menghasilkan rezim baru (rulling elite).
Penjelasan Gramsci tentang supremasi kelas, seperti di atas menurut Nezar dan Andi (Ibid :118) menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep yakni direction dan dominance. Hubungan kedua konsep ini menyiratkan tiga hal yakni : (1) dominasi dijalankan atas seluruh musuh dan kepemimpinan dilakukan kepada segenap sekutu. (2) kepemimpinan adalah suatu pra-kondisi untuk menundukkan aparatus negara (kekuasaan pemerintahan) dan (3) sekali kekuasaan negara bisa direnggut, dua aspek supremasi kelas ini baik pengarahan ataupun dominasi akan terus berlanjut.
Analisis Gramsci di atas berusaha memberikan penjelasan bahwa sebenarnya semua kelas sosial di masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghegemoni, ketika memiliki kemampuan untuk mendominasi. Dominasi adalah kunci awal dalam proses hegemoni. Di antara sekian potensi dominasi, negara adalah institusi yang paling subur dalam hal dominasi, sehingga wajar apabila negara memiliki kecenderungan tinggi untuk menghegemoni masyarakatnya.
Dalam konteks pengakuan dirinya sebagai seorang revolusioner yang tugasnya menciptakan revolusi sebagai suatu alternatif strategi bagi ”kemegahan” perjuangan sosialis, khususnya Italia dan Eropa umumnya, maka Gramsci dalam Hendarto (1993, hh.82-84) mengemukakan tiga tingkatan hegemoni yaitu : pertama, hegemoni integral, yakni hegemoni yang ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Ini tampak dalam hubungan organis antara pemerintah dengan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diliputi dengan kontradiksi dan antagonisme, baik secara sosial maupun etis. Contoh untuk hal ini adalah Prancis setelah Revolusi tahun 1879. Kedua, hegemoni yang merosot (decadent hegemony), yakni kemerosotan yang disebabkan oleh lemahnya ”mentalitas” massa yang tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subjek hegemoni, walaupun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarannya. Karena itu, integrasi budaya maupun politik mudah runtuh. Ketiga, hegemoni minimum (minimal hegemony), merupakan bentuk hegemoni yang paling rendah, dibanding dua bentuk di atas. Situasi inilah yang terjadi di Italia dari periode unifikasi sampai pertengahan abad ini. Hegemoni bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomis, politis dan intelektual yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara.
Counter Hegemony
Konsep counter hegemony merupakan salah satu konsep tentang Kritik Rakyat atas Penguasa yang dimotori oleh ilmuwan asal Italia, Antonio Gramsci sebagai jawaban atas proses hegemoni kelompok dominan. Bagi Gramsci (op.cit, 44-45), realitas sosial yang ditunjukkan dengan adanya karakter kapitalistik yang eksploitatif, demikian juga dengan otoritaritarianisme rezim politik Bennito Mussolini, ternyata tidak kunjung memunculkan revolusi sosial, seperti yang dianggarkan oleh Marxisme Klasik. Bahkan justru yang muncul adalah gejala go to silent para revolusioner.
Gejala diamnya para revolusioner (buruh dan kaum proletar) disebabkan oleh seperangkat kepentingan politik (political interest) yang menghegemoni yang diselundupkan oleh massa rakyat yang tertindas. Lebih ironis, massa buruh yang ada cenderung menjadi kelompok sosial yang “tabah akan penderitaan”. Dalam kondisi seperti inilah kalangan cendekiawan-transformatif yang ia namakan intelektual organik sangat diperlukan.
Analisis Gramsci lebih cenderung pada hegemoni akan selalu identik dengan penyusunan kekuasaan. Dalam Selection from Prison Notebooks (SPN), sebenarnya Gramsci mempercayai teoritisasi dan realisasi hegemoni menurut Lenin, yang sangat membenci Taylorisme, di mana Taylorisme merupakan sebuah praktek teknokratisme dan koorporatisme yang menjadi eksperimen kapitalis untuk mendisiplinkan para pekerja melalui spesialisasi mekanis dengan metode yang mengutamakan efisiensi.
Analisis Gramsci (Ibid, hh.43-44) dipertajam dengan mendudukkan posisi masyarakat sipil dalam sebuah struktur masyarakat. Di mana masyarakat sipil itu pada dasarnya sebagai suprastruktur. Jika Marx meletakkan dengan gamblang negara di bawah masyarakat sipil, dan dengan demikian masyarakat sipil yang menentukan negara dan membentuk organisasi dan tujuan dari negara dalam lingkup hubungan produksi, maka berbeda dengan para Marxis lainnya, meski sama-sama merujuk pada GWF. Hegel (1770-1831), Gramsci justru menunjukkan bahwa masyarakat sipil adalah bukan sebagai -bukan totalitas hubungan-hubungan ekonomi-, basic structure, melainkan sebagai superstruktur. Dengan demikian masyarakat sipil, yang salah satunya kalangan intelektual tidak berada pada moment struktur, tetapi sebagai superstruktur.
Penjelasan-penjelasan Gramsci tentang keterlibatan secara semestinya kaum intelektual sebagai pengawal hegemoni, boleh jadi merupakan sumbangan terpenting Gramsci dalam Selection from Prison Notebooks. Gramsci membagi kepemimpinan hegemonik dalam lingkup moral dan intelektual. Bahkan ia mengatakan bahawa peran intektual dalam transformasi adalah dasar dari superstruktur yang ada, yang menampilkan fungsi organisasional dan konektif. Para intektual harus berdiri pada dua wilayah; pertama, intektual teori (tradisional), dan kedua, intektual yang mampu menghubungkannya dengan realitas nyata sosial (intelektual-organik). Intelektual-organik dengan demikian adalah intelektual yang secara sadar dan mampu menghubungkan teori dan realitas sosial yang ada dan ia bergabung dalam kelompok-kelompok revolusiner untuk mensupport dan mengcounter hegemony pada sebuah transformasi sosial yang direncanakan, walaupun memiliki resiko yang sangat besar dan membahayakan.
Dalam konteks demokrasi di Indonesia, kepemimpinan intektual ini jelas sangat diperlukan sebagai penyeimbang rezim dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kontrol atas kemungkinan hegemonisasi setiap rezim yang kontraproduktif dengan tujuan negara dan jaminan kesejahteraan, hak politik dan hak asasi warganya. Indonesia memiliki sejarah kepemimpinan intelektual yang sudah teruji. Hampir setiap gejala politik di negeri ini selalu mendapat kawalan dan sentuhan para intektual yang tanpa pamrih mewujudkan keadilan atas kesewenang-wenangan negara. Kepemimpinan intelektual seperti itulah yang akan selalu siap ditunggu masyarakat Indonesia sekarang dan ke depannya untuk terus-menerus mengawal kecendrungan kekuasaan yang hegemonik. Semoga
Reference List
Gramsci, Antonio 2001, Catatan-Catatan Politik, Pustaka Promethea, Surabaya.
Hendarto, Heru, 1993, Mengenal Konsep Hegemoni Gramsci : dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan, Gramedia, Jakarta.
0 komentar:
Posting Komentar